Hebohnya kasus Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan penistaan agama dengan membawa ayat Al-Qur’an terus memenuhi isi social media saya dari Facebook hingga twitter. Kemudian berikutnya diikuti dengan demo yang terjadi 4 November 2016. Tuntutan demo adalah memproses hukum Ahok yang diduga menistakan agama.
Hal yang dihasilkan oleh demo tersebut adalah pemerintah berjanji untuk memproses hukum Ahok secara terbuka transparan.
Pada tanggal 15 November 2016, Polri mengadakan Gelar perkara. Gelar perkara tersebut dihadiri kedua belah pihak baik saksi ahli maupun eksternal . Hal ini merupakan sejarah baru karena untuk pertama kalinya dilakukan secara terbuka terbatas.
Gelar perkara secara tebuka terbatas ini bertujuan untuk memberikan akses pada pengawas agar lebih Obyektif dalam melihat kasus ini.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti menilai polisi telah bekerja profesional dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok. Selain Kompolnas, Ombudsman Republik Indonesia juga diikut sertakan sebagai pengawas. Menurut Poengky, baik pihak pelapor maupun terlapor, mengapresiasi kinerja Polri.
Gelar perkara terbuka menunjukkan bahwa Polri bebas intervensi, dan tidak ada alas an untuk pihak lain untuk melakukan intervensi dan menghilangkan sifat independensi Polri.
Sebagai masyarakat awam pun saya pun berterima kasih kepada Polri yang telah professional dalam menangani kasus ini, dan harapan saya ke depan akan terus indipenden tanpa dipengaruhi oleh pihak yang memiliki maksud dan tujuan tertentu.
http://www.beritasatu.com/hukum/399192-kasus-ahok-undang-eksternal-polri-demi-transparansi.html
blank-area 